Karawang, monitorjabar.com – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat menggelar talk show Hubungan Industrial yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan di salah satu hotel di Karawang.
Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu menyampaikan, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 10 Kota Kabupaten di Jawa Barat yang berbasis industrial.
Selain itu, turut dihadir para serikat pekerja, pengusaha, praktisi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, DPRD Jawa Barat dan perwakilan DPRD Kabupaten Karawang.
“Mudah-mudahan dengan FGD kali ini akan ada rekomendasi-rekomendasi semua kepentingan pemerintah, para pengusaha, termasuk para aktivis serikat pekerja,” ujarnya saat diwawancarai pada Sabtu, 30 September 2023.
BACA JUGA: Partai Gelora Kabupaten Bekasi Targetkan Suara Terbanyak Untuk Memenangkan Pemilu 2024
Ia menerangkan, kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan hubungan industrial yang memberi kesejahteraan. Sebab menurutnya, kesejahteraan golongan buruh dan pengusaha harus sama-sama dibangun secara sinergi dan beriringan.
“Kita tidak ingin para pengusahanya aja yang sejahtera, sementara buruhnya kesusahan,” terangnya.
Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Matri Agung menyebutkan, saat ini terjadi perubahan nama bidang yang awalnya bidang buruh menjadi bidang ketenagakerjaan.
Alasannya, karena DPP PKS ingin merangkul secara lebih menyeluruh agar hubungan industrial yang sejahtera dapat tercapai.
BACA JUGA: Buntut Viral Pungli di Babelan Bekasi, 13 Orang di Tangkap Polisi
“Supaya kita mengambil secara lebih menyeluruh, jadi tidak hanya berbicara dari sisi buruhnya saja. Makanya ada departemen khusus juga yang menangani tentang hubungan industrial,” katanya.
Kata Matri, konsep yang disusun pihaknya adalah hubungan industrial berkeadilan, karena tanpa keadilan kesejahteraan tidak akan tercapai.
Ia berharap, dengan sumberdaya alam Indonesia yang memadai, seluruh elemen dari mulai buruh, pengusaha, profesional dan lainnya bisa menikmati kesejahteraan bersama.
“Makanya dalam pertemuan kali ini kita ada beberapa HRD perusahaan supaya memberi masukan. Masalah industrial ini harus ditata lagi supaya bener-bner menjadi keadilan sesuai dengan tujuan bernegara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*)